Bawaslu Nilai Ada Sejumlah Hal Teknis Diabaikan Dalam Persiapan Pilkada Serentak

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, menilai penyelenggara pilkada serentak tahun ini hanya fokus memperhatikan protokol kesehatan saja. Menurutnya, ada teknis terkait penyelenggaraan pilkada yang sebenarnya sangat penting tetapi luput diperhatikan KPU.

“Sekarang fokus kita ke protokol kesehatan saja. Hal teknis yang sudah ideal jadi terabaikan karena kesibukan yang lain. Ini penting sekali diperhatikan, masih ada waktu,” kata Afif dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Rabu (29/7).

Afif mengatakan, pilkada tahun ini akan berkualitas jika keduanya berjalan dengan baik, yaitu protokol kesehatan maupun teknis penyelenggaraan pilkada. Sebab keduanya saling berkaitan.

“Bagaimana pilkada ini berkualitas? Apakah kita harus memilih sehat yang penting sehat, kualitasnya sekian atau sebaliknya? Ini bukan pilihan yang harus dihadap-hadapkan,” kata Afif.

Ia mencontohkan, KPU tidak terlalu memperhatikan kerahasiaan Nomor Induk Kependudukan pemilih.

“Saya lihat KPU terlalu fokus pada protokol kesehatan. Kemarin kita minta data pemilih, tidak dikasih. Padahalkan itu data sinkronisasi. Saat simulasi, NIK-nya lengkap. Memang NIK langsung ke pemilih, sehingga tetap rahasia? Kan tidak. Ada petugas yang membagikan. Nah ini harus kita pikirkan,” ujar Afif.

Afif meminta agar kerahasiaan NIK pemilih tetap dijaga oleh penyelenggara pilkada. Ia menyarankan agar NIK pemilih tidak diperlihatkan semuanya.

“Pengecekan bisa tetap dilakukan misalnya 2 atau 4 angka terakhir ditutup. Bisa juga dengan konversi pengecekan alamat, dan lain sebagainya. “alau yang ditempel sudah tidak terlihat semua nomor NIK, tapi kalau yang tidak ditempel, masih lengkap. Kita sudah kasih masukan soal ini,” ujarnya

Dari hasil pemantauan Bawaslu terhadap simulasi pemungutan suara yang digelar KPU 22 Juli lalu, Afif menemukan sejumlah hal teknis yang harus diperbaiki. Ia mengatakan bahwa memang benar protokol kesehatan harus diterapkan seperti mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan plastik, namun akibatnya, antrean pemilih saat hendak masuk ke TPS jadi sangat panjang.

Menurut Afif, hal ini membuat satu orang pemilih butuh waktu dua menit untuk masuk ke TPS. Dengan perkiraan tersebut, satu jam waktu di TPS hanya dapat menampung 40 pemilih. Jika dikalkulasikan dengan lamanya waktu pemungutan suara dari pukul 07.00-13.00, maka selama 6 jam, satu TPS hanya dapat menampung 240 pemilih. Padahal batas maksimal pemilih yang ditampung satu TPS 500 pemilih.

“Satu jam waktu di TPS hanya dapat menampung 40 pemilih. Kalau sampai siang totalnya 240 pemilih. Bagaimana jika jumlah pemilihnya lebih dari itu? Itu harus kita pikirkan,” tuturnya.

Selain itu, KPU juga lupa untuk memperhatikan pemilih disabilitas. Misalnya untuk pemilih yang menggunakan kursi roda, mereka membutuhkan jarak yang lebih luas untuk bergerak.

“Nah teman-teman disabilitas itu susah masuk ke TPS. Kurang luas jarak antara rongga yang memilih dan seterusnya, termasuk saat mau memasukkan kertas ke kotak suara. Itu terlalu tinggi,” katanya.

Bawaslu juga merasa Pilkada serentak nanti juga tidak ramah lingkungan. “Kita lihat penggunaan tissue akan banyak sekali. Habis cuci tangan, habis kena tinta, dan seterusnya, ini perlu kita pikirkan agar Pilkada kita ramah lingkungan,” katanya. [lia]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *